ORDE BARU

Sejarah Indonesia XII IPA (Murti Agustin/3400018)

1. Rangkuman  runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru

Salah satu  latar belakangi penyebab runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Serta dikarenakan  adanya peristiwa pemberontakan G30S/PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar.

Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang menggantikan Orde Lama yang menuju pada masa pemerintahan Soekarno. Orde Baru datang  dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru  ini berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut,ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun bersamaan dengan hal ini terjadi praktik korupsi yang merajalela di negara Indonesia ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan yang miskin juga semakin melebar.

Kekuasan soekarno beralih ke Soeharto ditandai dengan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) 1966. Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah, karena Soeharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno. 12 Maret 1967 Jendral Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru.

Tanggal	Kronologis lahirnya orde baru
30 September 1965	Terjadi pemberontakan G30S PKI
11 Maret 1966	Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan
12 Maret 1966	Sebagai Pemegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang
22 Februari 1967	Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno.
7 Maret 1967	Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu
12 Maret 1967	Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi perrmula lahirnya era orde baru sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965

Dampak Kebijakan Politik Pemerintahan Orde Baru

a. Dampak Positif Kebijakan Politik Orde Baru

1)        Pemerintahan mampu membngun pondasi yang kuat bagi kekuatan lembaga kepresiden yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat.

2)        Situasi keamanan pada masa Orde Baru realtif stabil dan terjaga dengan baik, karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang bertentangan dengan Pancasila.

3)        Peleburan parpol yang dilakukan pemerintah, telah memberikan kemudahan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian parpol.

b.    Dampak Negatif Kebijakan Politik Orde Baru

1)        Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang otoriter, dominatif, dan sentralistik.

2)        Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.

3)        Pemerintahan Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat.

c. Kelebihan Orde Baru

·  Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS $70 dan pada  

   tahun   1996   telah,mencapai lebih -dari  AS $1.000

·   Sukses transmigrasi

·   Sukses KB

·  Sukses memerangi buta huruf

·  Sukses swasembada pangan

·  Pengangguran minimum

·  Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

·  Sukses Gerakan Wajib Belajar

·   Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

·   Sukses keamanan dalam negeri

·   Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

·   Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

d.  Kekurangan Orde Baru

·   Merajalelanya korupsi, kolusi, nepotisme

·   Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan

    pembangunanantara pusat dan -daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah

    sebagian besar disedot ke pusat

·  Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan

   pembangunan,terutama di Aceh dan -Papua

·  Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang

   memperolehtunjangan pemerintah yang -cukup besar pada tahun-tahun pertamanya

·  Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si

   kayadan si miskin)

·  Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)

·  Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

·  Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel

·  Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan

   program"Penembakan Misterius"

·  Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)

·  Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal

   ini kesalahan -paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti  

   hancur.

·  Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibut berpolitik sehingga kurang

   memperhatikan kesejahteraan anak buah.

B.    Masa Orde Baru

a.  TAP MPRS tentang lahirnya Orde Baru

a)    TAP MPRS No.IX Tentang Pengukuhan Supersemar dan pengangkatan Soeharto  

       sebagai presiden

b)   TAP MPRS No. XXV Tentang Pembubaran PKI, serta larangan penyebaran

       komunisme di Indonesia

c)       TAP MPRS No. XIII Tentang pembentukan Kabinet Ampera

d)      TAP MPRS No. XXIII Tentang Pembaruan Landasan kebijakan bidang ekonomi, keuangan serta pembangunan

e)      TAP MPRS No. XXXIII mencabut kekuasaan Soekarno

b.  Ciri-ciri Orde baru

a)  Diawali dengan SUPERSEMAR
b)  Orde Baru bertekat menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan 

     konsekuen.
c)  Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan Soeharto (Sistem Presidensial)
d)  Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi tidak demokratis
e)  Kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses

     politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden.
f)  Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan
g)  Indikator demokrasi tidak terlaksana  yaitu rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada,

     rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat demokrasi, HAM terbatas,

     kebebasan politik dibatasi, KKN merajalela
h)  Atas tuntutan seluruh massa (dimotori oleh mahasiswa) maka tanggal 21 Mei

     1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri digantikan oleh Wapres Prof. B.J

     Habibi.

c.  Pokok-pokok masa Orde Baru :

                a)   Pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai

                b)   Tindak korupsi merajalela

                c)   Tidak ada kebebasan berpendapat

                d)   Pancasila terkesan menjadi ideologi tertutup

                e)   Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat

d.  Kebijakan Orde Baru :

                a)   Indonesia didaftarkan lagi menjadi anggota PBB pada 28 September 1966

                b)   Adanya perbaikan ekonomi dan pembangunan

                c)   Pengeksploitasian SDA secara besar-besaran

                d)   Dilaksanakan kebijakan transmigrasi dan KB

                e)   Ada gerakan memerangi buta huruf

                f)    Dilakukan swasembada pangan

                g)   Muncul gerakan Wajib Belajar dan gerakan Nasional Orang Tua Asuh

C.    Analisis kebijakan orde baru tentang pancasila, dwifungsi ABRI, fusi partai politik dan program

      politik.

a)      Menjelaskan penafsiran pancasila sebagai asas tunggal

Pancasila sebagai asas tunggal diawali dengan pemikiran bahwa ideologi sangat diperlukan orde baru sebagai alat untuk membenarkan dan memperkuat otoritarisme negara. Upaya ini dilakukan pemerintah  orde baru  guna memperoleh kontrol sepenuhnya atas pancasila dan UUD 1945. Pemerintah menempatkan pancasila  sebagai sesuatu yang keramat dan tidak boleh diganggu gugat.Puncaknya, pada tahun 1985, seluruh organisasi sosial politik digiringi hukum untuk menerima pancasila sebagai satu-satunya dasar filosofis, sebagai asas tunggal dan setiap warga yang menolak pancasila dianggap sebagai penghianat.

b)      Cara penanaman ideologi pancasila

Berbagai tafsiran mengenai pancasila membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu, diadakannya satu tafsiran pancasila. Dibentuklah panitia lima dan merumuskan pancasila. Dalam sidang umum MPR menetapkan Ekaprasetia Pancakarsa sebagai pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila (P4). Pancasila harus dijadikan pedoman, menjadi sistem kepribadian, budaya, dan sistem sosial masyarakat indonesia. Dengan ini, diadakannya penataran P4 yaitu manusia pancasila yang artinya manusia yang dalam keadaan apapun secara konsisten dan konsekuen mengamalkan pancasila.

c)       Tujuan dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI (peran ganda) adalah peran hankam dan sosial yang dilandasi oleh pemikiran historis bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Tujuan dwifungsi ABRI ini  sebagai stabilisator dan dinamisator agar terciptanya negara yang damai dan tegak hukum.

Landasan dwifungsi ABRI

a.       Sebagai stabilisator dan dinamisator

b.      Pasal 27 ayat 1 : segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

d)      Fusi parpol

Fusi (penggabungan) parpol adalah peleburan beberapa partai menjadi satu  partai politik.

a.       Partai Persatuan Pembangunan (PPP) – partai gabungan partai-partai berbasis agama islam seperti NU, PSSI, persatuan Tarbiyah Indonesia, dan Marmusi

b.      Partai Demokrasi Indonesia – PNI, Partai Murba, IPKI, Parkindo, Partai katolik

Guna mencapai stabilitas politik yan diinginkan, pemerintah ORBA menjadikan Golkar sebagai mesin politik, untuk membuat citra sebagai negara demokrasi, dua pertai lainnya (PDI dan PPP) hanya dijadikan kompetitor saja. Fusi parpol dilakukan agar pemerintah bisa mengontrol parpol.

e)        Melalui ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, Letjen Soeharto ditugaskan oleh MPRS untuk   

  membentuk Kabinet Ampera. Dalam cabinet baru tersebut Soekarno tetap sebagai

  presiden  dan sekaligus menjabat sebagai pimpinan cabinet.

      Penataan Politik Dalam Negeri

a.  Pembentukan Kabinet Pembangunan

1)        Dwi Darma Kabinet Ampera (menciptakan stabilitas politik dan stabilitas  

           ekonomi  sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional)

2)        Catur Karya Kabinet Ampera meliputi;

a)    Memperbaiki kehidupan rakyat terutama dibidang sandang dan pangan.

b)   Melaksanakan Pemilihan Umum dalam batas waktu yang ditetapkan,

yaitu 5 Juli 1968.

c)    Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif demi kepentingan

nasional.

d)   Melanjutkan perjuangan anti imprealisme dan kolonialisme dalam segala

bentuk dan manifestasinya.

3)        Panca Krida (tugas Kabinet Pembangunan), yang meliputi;

a)    Menciptakan stabilitas politik dan ekononi.

b)   Menyusun dan melaksanakan Pemilihan Umum.

c)    Mengikis habis sisa-sisa G30SPKI.

d)   Membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.

b.    Pembubaran PKI dan Organisasi massanya

1)   Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan

Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

2)   Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

3)   Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat dalam G30SPKI

c. Penyederhanaan Partai Politik

d.   Pemilihan Umum

e.    Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI

f.     Pemasyarakatan P4

      Penataan Politik Luar Negeri

a.    Kembalinya menjadi Anggota PBB (tanggal 28 Desember)

b.    Normalisasi Hubungan dengan Negara Lain

1)        Pemulihan Hubungan dengan Singapura (tanggal 12 Juni 19660

2)        Pemulihan Hubungan dengan Malaysia (29 Mei-1 Juni 1966) dengan Perjanjian Bangkok:

a)    Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

b)   Pemerintahan kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.

c)    Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihebtikan.

3)        Pembekuan Hubungan dengan RRC (tanggal 1 Oktober 1967)

f)       Trilogi Pembangunan

Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi Pembangunan adalah :

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah:^[rujukan?]

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan.
2. Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

• Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Pelita I

dilakukan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya. Sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Pelita II

Pelita II mulai berjalan sejak tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II dipandang cukup berhasil. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I inflasi berhasil ditekan menjadi 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun menjadi 9,5%.

Pelita III

dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret1984. Pelaksanaan Pelita III masih berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.

Pelita IV

Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal. Dan pembangunan nasional dapat berlangsung terus.

Pelita V

Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sektor pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.

Pelita VI

Pelita VI dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.Namun pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian telah menyebabkan proses pembangunan terhambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru